TIMES HONGKONG, SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya.

Program MBG merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi dan mengurangi kasus stunting di masyarakat.

Kegiatan sosialisasi program MBG dilaksanakan di Gedung Serbaguna, Labansari, Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu (4/5/2025) sore.

Acara sosialisasi Program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurnia, ⁠Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya M. Eri Irawan dan⁠⁠⁠ Tenaga Ahli BGN Imam Bachtiar Farianto. Sementara total peserta 300 orang.

Pada kesempatan ini, Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurnia menyampaikan paparan dan sasaran terkait program strategis nasional Makan Bergizi Gratis.

Ia mengatakan, jika Program MBG tidak hanya untuk mengurangi prevelensi stunting di bidang kesehatan masyarakat, akan tetapi juga berdampak besar terhadap asfek lainnya.

Antara lain seperti dampak terhadap sirkular ekonomi rakyat mulai dari hulu-hilir, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan SDM yang unggul dan berkualitas untuk generasi emas masa akan dating.

Mengenai dapur sehat, dikatakannya bahwa sampai saat ini masih belum ada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)  di daerah Mulyorejo. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan akan dapur sehat akan segera berdiri di wilayah Mulyorejo.

“Maka untuk mempercepat pembangunan titik SPPG, diperlukan kolaborasi dan tindak lanjut serta keseriusan Forkopimda, Forkopimcam," kata Indah. 

Kebut Fasilitas Dapur SPPG 

Terkait dengan hal ini ia mengimbau agar menyegerakan penentuan lokasi titik dan pembangunan dapur SPPG di masing-masing daerah atau wilayah.

Tujuannya, agar dapat dengan lebih cepat untuk membantu peningkatan sirkular ekonomi, pengurangan angka pengangguran, serta terpenuhinya kecukupan gizi masyaraka.

Selain itu, Indah Kurnia juga mengarahkan Forkopimda, Forkopimcam agar terus bergerak, dengan salah satunya yaitu menghitung jumlah calon penerima manfaat (peserta didik dan non-peserta didik) lalu memetakan jumlah dapur yg dapat terbangun di wilayahnya.

Demikian juga untuk segera mempersiapkan koperasi dan BUMDES sebagai suplai bahan baku Program MBG.

Sementara itu Tenaga Ahli BGN, Imam Bachtiar Farianto, memberikan penjelasan terkait program BGN, yaitu mulai visi-misi presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran menuju Indonesia Emas 2045.

"Program Makan Bergizi Gratis diprioritaskan bagi peserta didik (PAUD, SD, SMP, dan SMA) serta peserta non-didik, seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, guna memenuhi kebutuhan gizi mereka agar tumbuh sehat, menjadi generasi penerus bangsa, dan berkontribusi dalam pencapaian Generasi Emas 2045,” jelas Imam Bachtiar.

Bahan pangan yang digunakan akan dipasok dari wilayah sekitar, melalui pembelian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, atau langsung dari petani dan peternak, guna meningkatkan kesejahteraan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

"Hingga saat ini, sebanyak 8 SPPG telah aktif beroperasi melayani peserta penerima manfaat di Kota Surabaya," ucapnya.

Lebih lanjut, Imam juga mengajak bagi masyarakat yang berminat menjadi mitra Badan Gizi Nasional, untuk segera mendaftar yang hanya dapat dilakukan secara resmi hanya melalui situs resmi bgn.go.id.

Kasus Stunting di Surabaya Menurun 

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya M. Eri Irawan pada kesempatan yang sama menyampaikan, jika kasus stunting di Surabaya menunjukkan penurunan signifikan, dari 28,9 persen pada 2021 menjadi 4,8 persen pada 2022, lalu menurun kembali menjadi 1,6 persen pada 2023. 

“Berdasarkan data terakhir yang kami peroleh, angkanya kini telah mencapai 1,2 persen. Harapannya, dengan adanya program makan bergizi gratis, angka stunting dapat terus ditekan hingga mencapai nol,” ungkap M. Eri Irawan. 

Dikatakannya, Pemerintah Kota surabaya terus berkomitmen untuk menurunkan angka stunting melalui berbagai program salah satunya Program Makan Bergizi Gratis.

Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting di Kota Surabaya. (*)