TIMES HONGKONG, REMBANG – Pemerintah Kabupaten Rembang (Pemkab Rembang) melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Rembang menyatakan kesiapannya untuk segera mengoperasikan armada bus sekolah baru.

Bus yang merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan RI ini diproyeksikan untuk melayani rute wilayah Rembang bagian selatan, dengan fokus utama pada jalur penghubung antara Kecamatan Sulang hingga Kecamatan Gunem.

​Respons Keterbatasan Angkutan Umum 

​Langkah pengoperasian bus sekolah ini diambil sebagai respons nyata pemerintah daerah atas terbatasnya ketersediaan angkutan umum yang beroperasi secara rutin di wilayah tersebut.

Sekretaris Dindikpora Rembang, Khoironi, menegaskan bahwa seluruh aspek operasional telah dimatangkan, mulai dari pengalokasian anggaran pemeliharaan hingga penyediaan tenaga pengemudi yang kompeten.

​Menunggu Administrasi Pusat 

​Saat ini, fisik kendaraan sudah tersedia dan disiagakan di kantor Dindikpora Rembang. Meski demikian, operasional di lapangan masih menunggu penyelesaian proses administrasi dari pusat.

​“Bus saat ini sudah terparkir di kantor Dindikpora. Kami tinggal menunggu penyelesaian proses administrasi berupa faktur dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari kementerian terkait sebelum diterjunkan ke lapangan,” ujar Khoironi pada Minggu (1/2/2026).

​Sinkronisasi Jam Sekolah 

​Demi efektivitas layanan, pihak dinas tengah melakukan pemetaan mendalam terkait jam operasional dan detail rute perjalanan.

Evaluasi ini bertujuan memastikan jadwal keberangkatan dan kepulangan bus sinkron dengan jam belajar mengajar di sekolah, sehingga manfaat transportasi gratis ini dapat dirasakan secara tepat sasaran oleh para siswa.

​Komitmen Perluasan Jangkauan 

​Sebagai komitmen jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Rembang terus melakukan koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan fasilitas pendidikan.

Pada tahun 2026 ini, Pemkab Rembang telah melayangkan usulan penambahan armada bus sekolah kepada pemerintah pusat guna memperluas jangkauan layanan di wilayah lain yang masih minim akses transportasi umum. (*)