TIMES HONGKONG, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Tengah, Saiful Mujab (SM), sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Saiful diperiksa terkait dengan jabatannya sebelumnya sebagai Direktur Pelayanan Haji Kemenag.

Menurut Jubir KPK, Budi Prasetyo, pemeriksaan ini menitikberatkan pada penyelenggaraan ibadah haji reguler, yang terdampak dari dugaan penyalahgunaan kuota tambahan. Selain itu, KPK mendalami mekanisme pembagian kuota haji tambahan menjadi 50:50 antara haji reguler dan haji khusus.

“Penyidik tidak hanya mendalami haji khusus, tetapi juga reguler karena terdampak diskresi pembagian kuota tambahan,” ujar Budi.

Kasus dugaan korupsi ini bermula saat Indonesia menerima tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu, yang kemudian dibagi 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Padahal, UU Haji hanya mengatur kuota haji khusus maksimal 8 persen dari total kuota nasional. KPK menilai adanya dugaan kongkalikong antara oknum Kemenag dan travel haji, yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 1 triliun.

Dalam penyidikan, KPK telah menyita berbagai aset, termasuk uang, mobil, dan rumah, yang diduga terkait dengan biaya “percepatan” kuota haji. Beberapa uang dikembalikan travel karena adanya pengawasan panitia khusus haji DPR pada 2024.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena berdampak pada pelayanan haji reguler, yang merupakan hak calon jamaah. KPK menegaskan pemeriksaan saksi seperti Saiful Mujab penting untuk melengkapi pemahaman penyidik terkait mekanisme pembagian kuota tambahan dan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan haji. (*)